The 2-Minute Rule for reformasi intelijen indonesia

The 2-Minute Rule for reformasi intelijen indonesia

Blog Article

Ketika situasi darurat menjadi permanen maka perlu disusun hukum yang memberikan kewenangan ekstra bagi intelijen, untuk mampu menunaikan tugasnya dengan baik.

, Indonesia masih memiliki banyak sasaran yang bisa menjadi simbol dari eksistensi asing/barat. Kedua

Bahkan jika aksi terorisme telah terjadi seperti Ali Imron yang dalam penjara, ia tetap dimanfaatkan untuk kepentingan intelijen.

… How about Those people unregistered groups, how do we regulate how they must be disbanded? We want a clear legal basis… Are you able to imagine if Professional-IS people made a speech in a community function similar to the Car Cost-free Day and after that declared that The federal government had been infidels and killing them ought to be justified?”

Di satu sisi badan intelijen tahu kepentingan clientnya, sebaliknya sang shopper juga harus tahu apa yang dibutuhkan oleh badan intelijen agar dapat menghasilkan produk intelijen yang bermutu 1 .

Dalam rapat tersebut dilakukan sinkronisasi, harmonisasi produk intelijen untuk kemudian dirumuskan kegiatan operasional dan tindakan bersama yang harus dilakukan.

Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, Langkah kedua yang dapat ditempuh dalam penguatan intelijen negara adalah dengan memperkuat dan memperat koordinasi intelijen negara, terutama lewat Kominda.

This information will briefly retrace the heritage of Indonesia’s strategic intelligence dynamics considering that its inception and supply an Examination of the present standing of political democratization normally and intelligence reform especially following 1998.

Patut disadari bahwa, gerakan-gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif-motif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat. Hal ini, menjadi sorotan negara-negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan-gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional.

” The system for general public details requests is becoming more and more futile given that the Commission’s decisions had been overturned if the similar authorities establishment appealed the choice to the executive Court docket. These types of trends have produced substantial public participation difficult.

Limitations to institution of foreign foundations, which include yet another necessity to chorus from pursuits which “disrupt The steadiness plus the unity” of Indonesia or “disrupt diplomatic ties.”

There's been an increase in circumstances criminalizing human rights defenders and federal government critics by defamation scenarios, harassment, intimidation and attacks towards political dissidents, both of those bodily and on the internet.

Tapi akhirnya teroris memutuskan untuk melakukan aksinya di Indonesia karena faktor-faktor sebagai berikut ini, Pertama

“Anyone who's got a partnership using a Terrorism organization and intentionally spreads phrases, attitudes or habits, crafting, or Exhibit Together with the aim of inciting someone or group of individuals to commit violence or threats of violence which may result in a felony act of terrorism shall be punished with imprisonment to get a reformasi intelijen optimum of five (five) decades.”